Ribuan Masyarakat TNTN Datangi Kantor Gubernur Riau, Abdul Wahid: Aspirasi Akan Kami Sampaikan ke Pusat
 |
| Sumber Foto: Ist |
Gubernur Riau Abdul Wahid turun langsung menemui massa yang memadati Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Dalam pernyataan singkat dari atas mobil komando, ia menyampaikan komitmen untuk menyalurkan keluhan warga kepada pemerintah pusat dan Satgas PKH.
"Kami akan sampaikan suara masyarakat ini ke Satgas PKH dan otoritas di pusat. Harapannya, kebijakan yang diambil benar-benar berpihak secara adil, dan tak ada warga yang merasa diperlakukan secara tidak setara," ujarnya.
Setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Gubernur Wahid yang turut didampingi oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan segera meninggalkan lokasi aksi.
Rencana relokasi ini merupakan bagian dari agenda nasional untuk memulihkan kawasan konservasi TNTN yang dikuasai secara ilegal, terutama yang telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Satgas PKH menyatakan akan merebut kembali lebih dari 81 ribu hektare kawasan hutan, di mana sekitar 68 ribu hektare telah beralih fungsi.
Satgas yang berada di bawah koordinasi pemerintah pusat ini dipimpin oleh Ketua Pengarah Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, dengan Ketua Pelaksana Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah. Pemerintah daerah sendiri tidak termasuk dalam struktur tetap Satgas, kecuali dalam kondisi tertentu.
Dalam orasinya, warga dengan tegas menolak relokasi. Mereka menilai langkah tersebut sebagai bentuk ketidakadilan negara terhadap rakyat kecil.
"Relokasi itu sama saja pengusiran. Kami bukan penjahat, kami cuma ingin hidup dari hasil tanah ini. Mengapa kami yang harus disingkirkan?" ungkap Amin, salah satu petani sawit dari TNTN.
Mereka mendesak pemerintah daerah dan tokoh-tokoh di Riau agar membela kepentingan masyarakat lokal. Selain itu, warga juga meminta difasilitasi untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan DPR RI, agar suara mereka didengar di tingkat nasional.
Jika aspirasi ini tidak mendapat tanggapan, warga mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan menduduki kantor Gubernur Riau sebagai bentuk perlawanan terhadap rencana penggusuran. (dw)*
