"Bantuan ke Gaza Picu Konflik Politik di Israel, Smotrich Kritik Keras Netanyahu"
 |
| Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich / foto: the new arab |
Yerusalem, – Menteri Keuangan Israel dari partai sayap kanan, Bezalel Smotrich, pada Minggu (6/7) melontarkan kritik keras terhadap keputusan kabinet yang membuka jalur bantuan tambahan ke Gaza. Ia menyebut langkah tersebut sebagai “kesalahan besar” yang menurutnya hanya akan menguntungkan kelompok militan Hamas.
Smotrich juga menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak mampu memastikan bahwa militer Israel benar-benar mengikuti arahan resmi pemerintah dalam menjalankan operasi militer di Gaza. Meski belum menyatakan secara eksplisit akan keluar dari koalisi pemerintahan, ia mengaku sedang mempertimbangkan “langkah selanjutnya”.
Komentar tajam ini muncul menjelang rencana pertemuan Netanyahu dengan Presiden AS Donald Trump di Washington, Senin (7/7), guna membahas usulan Amerika Serikat terkait gencatan senjata 60 hari di Gaza. Delegasi Israel dikabarkan telah berangkat ke Qatar untuk membuka dialog seputar kesepakatan pertukaran sandera dan penghentian sementara konflik.
“Kemarin, kabinet dan Perdana Menteri melakukan kesalahan besar dengan menyetujui masuknya bantuan melalui jalur yang jelas-jelas menguntungkan Hamas,” ujar Smotrich melalui platform media sosial X, dikutip dari Reuters. Ia menambahkan bahwa bantuan yang diberikan bisa berujung menjadi "dukungan logistik bagi musuh selama masa perang".
Hingga saat ini, Pemerintah Israel belum mengumumkan perubahan resmi mengenai kebijakan bantuan ke Gaza. Namun, sejumlah media lokal melaporkan bahwa kabinet telah menyetujui pengiriman bantuan tambahan ke wilayah utara Gaza, yang selama ini sangat terbatas aksesnya.
Permintaan Reuters kepada Kantor Perdana Menteri untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Smotrich belum mendapat jawaban. Sementara itu, militer Israel juga menolak memberikan komentar.
Pemerintah Israel sebelumnya telah menuduh Hamas menyalahgunakan bantuan kemanusiaan, baik dengan cara mencurinya untuk keperluan pasukan bersenjata mereka maupun menjualnya kembali demi membiayai operasi mereka. Tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Hamas. Di sisi lain, kondisi kemanusiaan di Gaza memburuk secara drastis, dengan laporan PBB menyebutkan bahwa hampir setengah juta warga berisiko mengalami kelaparan akut dalam waktu dekat.
Pada Mei lalu, Israel mulai melonggarkan blokade bantuan yang telah diberlakukan hampir tiga bulan. Namun pada 27 Juni, dua pejabat Israel menyatakan bahwa pemerintah kembali menghentikan sementara masuknya bantuan ke wilayah Gaza utara karena alasan keamanan.
Netanyahu kini berada dalam tekanan politik yang tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri. Desakan publik agar pemerintah segera menyepakati gencatan senjata terus meningkat, seiring bertambahnya jumlah korban sipil dan krisis kemanusiaan yang semakin dalam.
Namun, keinginan tersebut mendapat penolakan keras dari anggota koalisi garis keras, termasuk Smotrich. Pada Januari lalu, ia bahkan sempat mengancam akan menarik keluar partainya, Zionisme Religius, jika Israel menyepakati penghentian perang sebelum seluruh tujuan militernya tercapai. Meskipun demikian, dalam kritik terbarunya terhadap Netanyahu, Smotrich tidak secara langsung menyinggung isu gencatan senjata.
Koalisi sayap kanan pimpinan Netanyahu saat ini hanya memiliki mayoritas tipis di parlemen Israel (Knesset). Meski begitu, sejumlah anggota parlemen oposisi dikabarkan bersedia memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menghindari keruntuhan koalisi jika kesepakatan gencatan senjata akhirnya tercapai.
