Rudy Hendra Pakpahan Resmi Pimpin Kemenkumham Riau, Gantikan Johan Manurung
 |
| Dokumentasi: media center riau |
PEKANBARU – Tongkat estafet kepemimpinan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Riau resmi berganti. Dalam pelantikan yang berlangsung khidmat di Jakarta, Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum, melantik Rudy Hendra Pakpahan sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Riau yang baru.
Pelantikan ini merupakan bagian dari rotasi dan promosi pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemenkumham, yang dirancang untuk memperkuat kinerja kelembagaan serta menjawab tantangan pelayanan hukum di daerah.
Rudy Hendra Pakpahan bukanlah sosok baru dalam dunia birokrasi hukum. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan di Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. Kini, ia dipercaya memimpin Kemenkumham Riau menggantikan Johan Manurung, yang ditugaskan sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Bangka Belitung.
Dalam amanatnya, Wamenkumham menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. “Pemimpin hari ini bukan hanya pengarah, tapi juga pelayan masyarakat. Jabatan adalah titipan yang harus diemban dengan komitmen dan tanggung jawab penuh,” kata Prof. Edward.
Selain pelantikan Kakanwil, perombakan juga dilakukan pada beberapa posisi strategis lainnya. Dina Rasmalita, yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (P3H) di Riau, kini dipercaya menjabat posisi serupa di Kanwil Kemenkumham Jambi. Sebagai penggantinya, Yeni Nel Ikhwan ditunjuk untuk melanjutkan peran strategis tersebut. Yeni sebelumnya berkiprah di Kanwil Sumatera Barat.
Sementara itu, posisi Kepala Divisi Yankum (Pelayanan Hukum) Kanwil Kemenkumham Riau kini resmi diisi oleh Febri Mujiono, yang sebelumnya bertugas di Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI.
Pergantian pejabat ini dipandang sebagai upaya strategis Kemenkumham dalam memperkuat struktur dan meningkatkan efektivitas pelayanan hukum di wilayah Riau. Dengan hadirnya Rudy Hendra dan sejumlah pejabat baru, diharapkan akselerasi program-program prioritas seperti pembinaan hukum masyarakat, fasilitasi bantuan hukum, serta penguatan institusi hukum daerah bisa berjalan lebih optimal.
Transformasi ini menjadi sinyal kuat bahwa Kemenkumham berkomitmen menjalankan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan profesional dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang inklusif di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. *
